Daerah Mitra
FORUM FASILITATOR

Wadah berbagi inspirasi dan pengalaman bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dosen, masyarakat, dan siswa dalam membangun sekolah yang berhasil.

Penggabungan 69 SDN Sistematis dan Bertahap

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Penggabungan 69 SDN Sistematis dan Bertahap
Proses pembelajaran di SDN Tengaran, Semarang, Jawa Tengah, menjadi lebih efektif setelah penggabungan sekolah. Sekolah ini penggabungan dari SDN Tengaran 1, 2, dan 3 dalam rangka penataan dan pemerataan guru.

Data dan Kebijakan

Kabupaten Semarang memiliki luas 95.020,674 Ha dengan jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 531 sekolah dengan kondisi geografis sebagian pegunungan dan sebagian lembah tentu memiliki banyak persoalan tentang Penataan dan Pemerataan Guru (PPG). Letak pemukiman penduduk di daerah pegunungan yang berjauhan antara pemukiman yang satu dengan pemukiman yang lain menunjukkan gambaran distribusi sekolah dasar. Hal ini juga berpengaruh terhadap besaran rombongan belajar di masing-masing SD.

Kebutuhan belanja di Kabupaten Semarang, 38% telah dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 38% alokasi tersebut, 89% anggaran digunakan untuk gaji pegawai, sedangkan 8% untuk belanja modal dan 3% untuk belanja operasional. Pada tahun 2013, dilakukan analisis persebaran sekolah dan tenaga pendidik di Semarang. Dari 531 sekolah, terdapat 3.019 rombongan belajar setingkat SDN atau membu-tuhkan guru sejumlah tersebut. Sedangkan terdapat 2.466 guru kelas PNS sehingga masih terdapat kekurangan 553 guru kelas PNS. 

Hasil pemetaan juga menunjukkan kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN sebanyak 377 guru. Sementara, tersedia guru mapel PAI PNS sebanyak 302 orang, sehingga guru PAI PNS kekurangan sebanyak 75 orang. 

Kebutuhan guru mapel Penjaskes di SDN sebanyak 440 guru, sementara itu tersedia guru Penjaskes PNS sebanyak 313 sehingga kekurangan guru mapel Penjaskes PNS sebanyak 127 guru. 

Berdasarkan perhitungan rasio siswa rombel, terdapat 435 SDN (81%) yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rasio Siswa Rombel (RSR) dan hanya 19 % yang belum memenuhi SPM. Hasil penghitungan juga menunjukkan 130 SDN (24%) memiliki RSR <=16 siswa (sekolah kecil). Dari 130 sekolah tersebut, kebutuhan guru kelas sebanyak 757 guru, dengan ketersediaan guru kelas PNS 563 guru, sehingga guru kelas PNS kurang sebanyak 194 guru. 

Berdasarkan data Dapodik, guru kelas SDN yang akan memasuki usia pensiun lima tahun yang akan datang sebanyak 364 guru (15%) dan dalam waktu sepuluh tahun yang akan datang sebanyak 1.113 guru (45%). Guru Mapel PAI, dalam lima tahun yang akan datang akan pensiun sebanyak 142 guru (38%), dan dalam waktu 10 tahun yang akan datang sebanyak 259 guru (69%). Guru Penjaskes, dalam lima tahun ke depan akan pensiun tujuh guru (2%), sementara dalam sepuluh tahun ke depan akan pensiun 106 guru (24%). 

Kebijakan yang diambil untuk meng-atasi inti masalah Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) di SDN yaitu kekurangan guru PNS terutama guru kelas dan guru mapel Penjaskes adalah dengan melakukan penggabungan sekolah terutama fokus kepada sekolah-sekolah kecil. Yaitu sekolah dengan rasio siswa rombel kurang dari 16. 

Buat Peraturan Bupati sebagai Dasar Hukum 

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang menguatkan kebijakan penggabungan sekolah dengan membuat peraturan bupati tentang penggabungan sekolah dasar negeri. Pembuatan peraturan bupati dilakukan dengan mendasarkan pada kebutuhan riil di sekolah. Kebutuhan tersebut dipetakan oleh tim penyusun dengan memperhatikan beberapa unsur. Di antaranya efektivitas dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan, efisiensi dalam penganggaran, dan kondisi geografis.

Kegiatan penyusunan Perbup dilakukan dengan didahului  dengan verifikasi, analisis data, dan analisis kebijakan. Dilanjutkan dengan telaah terhadap implementasi kebijakan yang dipilih dan identifikasi kerangka petunjuk teknis peraturan bupati. Kemudian dilanjutkan dengen perumusan juknis penggabungan sekolah dan finalisasi yang dilakukan dengan konsultasi publik. Setelah dilaksanakan konsultasi publik dan finalisasi kemudian diajukan ke bagian hukum sekretariat daerah dan bupati untuk persetujuan serta penandatanganan. 

Bupati Semarang, Bapak Mundjirin pada 23 Mei 2014 menandatangani Perbup tentang pedoman teknis penggabungan sekolah. Dalam Perbup Nomor 28 tahun 2014 tersebut diatur tentang sasaran dari penggabungan sekolah. 

Sasaran penggabungan sekolah terdiri dari sekolah satu kampus dan sekolah kecil. Kriteria teknis satu kampus yang dimaksud  yaitu, 
1.    Dua SD atau lebih terletak di  satu lingkungan sekolah
2.    Jarak antara sekolah 200 meter atau kurang 
3.    Jumlah rombel sama dengang ruang kelas yang ada - atau kurang
4.    Tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Sedangkan syarat untuk sekolah kecil yaitu 
1.    Jumlah siswa 80 orang atau kurang
2.    Jarak antar sekolah 1.000 meter atau kurang
3.    Tidak ada hambatan akses
4.    Dalam satu desa terdapat lebih dari satu SDN
5.    Tidak berada di daerah perbatasan kabupaten, dan
6.    Tidak bertentangan dengan RTRW.

Kegiatan penggabungan sekolah dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini, tim penggabungan sekolah dari sekolah melakukan sosialisasi di kecamatan dan desa. Selanjutnya UPT Dinas Pendidikan kecamatan melakukan pendataan dan verifikasi data ke sekolah. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam verifikasi dan pendataan juga dibuat pemetaan tentang potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan menghambat penggabungan serta usulan solusi masalah yang dihadapi di masing-masing kecamatan.

Tahap selanjutnya, yaitu tahap rekomendasi penggabungan. Tahap ini berisi tentang pemetaan SDN induk dan SDN anggota yang akan digabung. Kemudian, yaitu tahap usulan, pembahasan, penetapan melalui surat keputusan bupati, dan tahap evaluasi.  

SDN hasil penggabungan juga dikembangkan agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik. Berikut ini aspek-aspek yang didukung oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan. 
1.    Aspek Manajemen Sekolah
2.    Aspek Sarana dan Prasarana Sekolah
3.    Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.    Aspek Pembelajaran
5.    Aspek Peserta Didik

Sampai dengan tahun 2016,  Pemda Kabupaten Semarang telah melakukan penggabungan sekolah sampai empat kali. Tahap pertama dilakukan setelah diterbitkannya Perbup yaitu pada 30 Agustus 2014, tahap kedua pada 2 Juli 2015, tahap ketiga pada 16 November 2015, dan tahap keempat pada Oktober 2016. 

Kendala dalam Implementasi Penataan dan Pemerataan Guru

Dalam implementasi Program PPG, ditemui banyak kendala di antaranya. 
1.    Penolakan dari warga desa tempat sekolah dasar tersebut berada. Warga menganggap sekolah tersebut memiliki nilai sejarah yang erat dengan desa.
2.    Penolakan dari sekolah, guru atau kepala sekolah karena mereka menganggap hak-hak mengajarnya akan berkurang. Terutama syarat pemenuhan jam mengajar 24 jam seminggu untuk sertifikasi guru.
3.    Ketakutan dari kepala sekolah akan diturunkan dari jabatannya karena kebutuhan kepala sekolah berkurang.
4.    Ketakutan dari pengawas karena berkurangnya jumlah sekolah binaan mereka.
5.    Tuntutan dari warga sekolah tentang pengembangan sekolah yang digabung Termasuk di da-lamnya sarana fisik dan nonfisik.
6.    Tuntutan dari orangtua siswa karena khawatir anaknya akan lebih jauh tempat sekolahnya. 
7.    Pihak yang meributkan nama sekolah yang digabung.  Apakah sekolahnya akan menjadi sekolah inti maupun sekolah imbas. 
8.    Munculnya madrasah dan sekolah swasta baru di lingkungan yang telah digabung.

Ubah Kendala Menjadi Peluang Kendala-kendala tersebut disikapi oleh tim PPG dengan melakukan pendekatan baik secara perorangan maupun komunal. Tim PPG melakukan komunikasi intensif dengan perangkat desa dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik historis keberadaan SD tersebut. Tim PPG juga merekrut para pemuka masyarakat yang telah terbuka pemikirannya tentang program dan tahu pentingnya efisiensi serta  pelayanan maksimal di sekolah. Tujuannya agar mereka dapat memberikan pendekatan lebih intensif kepada warga masyarakat dan orang tua yang menolak, serta meminimalisir gesekan. 

Tim PPG bersama Dinas Pendidikan Kabupaten juga melakukan pemetaan guru dan kepala sekolah yang akan pensiun selama lima dan sepuluh tahun ke depan. Pemetaan ini akan menjadi dasar untuk mutasi dan peta kebutuhan guru yang dibutuhkan masing-masing sekolah.

Tim PPG juga melakukan kajian dan program penggabungan sekolah dengan memperhatikan jumlah kepala sekolah yang pensiun. Hal ini akan meredam berbagai gejolak yang muncul dari kepala sekolah yang khawatir dirinya akan turun jabatan lebih lanjut. Kebijakan ini tentu saja meredam gejolak internal di sekolah juga. 

Tim PPG tidak selamanya mampu melakukan pendekatan kepada berbagai pihak. Karena itu, agar program dapat berjalan secara bertahap setiap tahun dan regulasi berjalan dengan baik, tim PPG tidak menunggu semua target pemetaan penggabungan sekolah tuntas ter-lebih dahulu baru dilakukan usulan penggabungan sekolah kepada bupati. Namun, tim PPG mengu-sulkan berapapun sekolah yang siap digabung dalam periode tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera mengusulkan kepada bupati untuk ditetapkan surat penetapan penggabungan sekolah. 

“Berapapun jumlah sekolah yang siap digabung dalam periode yang telah kami tetapkan, akan segera diusulkan ke bupati untuk ditetapkan. Banyak faktor yang bergantung dari kebijakan ini. Baik efisiensi anggaran, manajemen sekolah, karir guru dan pengemba-ngan kompetensi guru,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Ibu Dewi Pramuningsih MPd. 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim PPG juga melakukan koordinasi dengan masyarakat supaya setelah sekolah tersebut digabung tidak muncul sekolah baru yang menempati bangunan yang telah ditinggalkan oleh sekolah. 

Bangunan yang telah ditinggalkan akan didata oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk sarana umum di desa. Di antaranya sebagai taman baca, fasilitas olah raga, dan fasilitas pengembangan keterampilan untuk masyarakat. 

Dukungan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebi-jakan, tim Tim PPG mendapatkan dukungan berupa:
1.    Keterbukaan dan kemudahan akses oleh Bupati Semarang. Bupati Semarang akan segera memroses usulan sekolah yang akan digabung. 
2.    Landasan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 tahun 2014. 
3.    Landasan regulasi dari Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. 
4.    Contoh praktik yang baik dari warga sekolah dan masyarakat yang telah mengimplementa-sikan penggabungan sekolah terlebih dahulu. Mereka secara proaktif memberikan informasi bagaimana proses, kemudahan serta keuntungan yang didapatkan baik dari sisi siswa, guru, kepala sekolah dan sekolah dan masyarakat yang di sekolahnya digabung. 

Efisiensi Sumberdaya dan Pengembangan Sekolah

Program penataan dan pemertaan guru telah dilakukan oleh Kabupaten Semarang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Tim PPG dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Semarang telah menggabungkan sebanyak 69 SDN menjadi 44 SDN. Dalam penggabungan sekolah tersebut banyak capaian yang didapat, baik dari sisi efisiensi anggaran, efisiensi guru, maupun pengembangan sekolah atau guru.  

Dalam kurun waktu di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah merangkum bahwa di 69 sekolah tersebut terdapat 69 kepala sekolah, 554 guru, 414 kelas, dan 8.280 siswa. Selain efisiensi dalam bentuk kebutu-han  guru, sekolah juga melakukan efisiensi kebutuhan dalam pengelolaan manajemen, ATK, fisik sekolah dan perawatan bangunan juga menurun sesuai dengan penurunan jumlah sekolah.

Dari sisi manajemen dan pengembangan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meng-alokasikan pengembangan fisik sekolah. Fisik sekolah yang dibangun berupa sarana kamar mandi sesuai rasio jumlah siswa, kelas, dan perpustakaan. Guru di sekolah juga diberikan fasilitas dan kemudahan untuk mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan oleh dinas maupun ketika bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya, diseminasi praktik yang baik program USAID PRIORITAS ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh kedinasan. 

“Kami melatih guru dan memberi-kan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan pelatihan guru tersebut. Sekolah yang digabung kami priori-taskan untuk mendapatkan pelatihan lebih dahulu. Selain itu, kami juga melatih dan menguatkan forum Kelompok Kerja Guru (KKG). Salah satunya melatih secara bertahap dan berkelanjutan para pelatih KKG,” ungkap Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Bapak Drs Agus Wisnugroho MM.

Kepala Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Habibullah menyampaikan dampak positif dari penggabungan sekolah di desanya. Awalnya dia merasa tidak penting untuk melaksanakan penggabungan sekolah, karena secara kasat mata tidak terjadi masalah apapun di dua SDN yang ada di desanya. 

Yang sedikit menjadi kegelisahannya adalah pada tahun ajaran baru, kedua SD yang saling berhadapan saling berebut siswa. Namun hal tersebut dianggap biasa oleh Habi, karena setiap tahun terjadi demikian. 

“Setelah saya mendapat sosialisasi dari tim PPG, bahwa terjadi masalah di dalam sekolah, baik secara efisiensi, maupun pengelolaan dan kepentingan dari guru di sekolah tersebut. Akhirnya saya paham dan berkeyakinan untuk menggabung dua sekolah yang saling berhadapan tersebut,” akunya.

Habi mengakui bahwa ada beberapa pemuka masyarakat yang datang dan berharap tidak dilakukan penggabungan sekolah, karena dua sekolah tersebut memiliki sejarah desa masing-masing. Tapi setelah dijelaskan, mereka paham dan menerimanya dengan ikhlas. 

Bapak Sasono SPd, Kepala SDN 1 Tengaran  mengakui bahwa awalnya juga ada rasa khawatir ketika mendapat informasi tentang penggabungan sekolah. Kekhawa-tirannya adalah karena baru menja-bat sebagai kepala sekolah dan belum genap lima tahun. Ketika digabung maka dia akan lebih cepat tidak menjadi kepala sekolah. 

“Ada beberapa orang kepala sekolah mengajak untuk menolak usul tersebut, tapi saya coba berkomunikasi secara baik-baik dengan dinas. Saya menanyakan perihal kegundahan kami. Akhirnya dinas memberi solusi bahwa tidak akan ada kepala sekolah yang diturunkan jabatannya. Karena penggabungan sekolah diatur sesuai dengan jumlah kepala sekolah yang pensiun. Yang ada hanyalah mutasi, itupun dengan pertimbangan psikologi dan letak geografis rumah,” kata Bapak Sasono lega usai mendapat informasi tersebut. 

Dampak yang paling terasa dalam penggabungan sekolah ini adalah pada guru dan siswa. Ibu Nuryanti, guru SDN Lor Wetan mengaku awalnya dirinya sangat risau karena akan menyesuaikan dengan lingku-ngan yang baru. Selain itu jumlah siswa juga pastinya lebih banyak. Hal itu berdampak dengan cara meng-ajar yang harus lebih ekstra keras. 

“Awalnya memang harus beradap-tasi dengan lingkungan yang baru, kelas yang baru, siswa yang bertam-bah banyak dan juga manajemen kepala sekolah yang beda. Tapi de-ngan ikut pelatihan yang difasilitasi oleh dinas dan tanggungjawab kerja akhirnya saya sudah terbiasa dengan kondisi ini,” aku Ibu Nuryanti.

“Teman saya jadi lebih banyak. Kemarin hanya berteman dengan teman-teman dari SD saya. Sekarang lebih banyak teman karena gabung dari SD 1 dan SD 2. Saya jadi lebih senang,” kata Arrisa, siswa SD Tengaran yang sekolahnya digabung satu kampus. 

Informasi lebih lanjut hubungi:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 
Jl Gatot Subroto No. 20B, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 6921134

Kontak Person:
Dra Dewi Pramuningsih
(Kepala Dinas Pendidikan)

Drs Agus Wisnugroho MM
(Kabid SD)


comments powered by Disqus
Situs Web ini dikembangkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International, Education Development Center (EDC), dan World Education (WE) untuk U.S. Agency for International Development (USAID), berdasarkan perjanjian kerjasama No. AID-497-C-12-00003. Informasi yang disajikan dalam Situs ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mewakili pandangan atau kedudukan U.S. Agency untuk International Development atau Pemerintah Amerika Serikat. © 2012 RTI International, EDC, dan WE. Hak cipta dilindungi, kecuali hak-hak untuk kepentingan Pemerintah Amerika Serikat.