Daerah Mitra
FORUM FASILITATOR

Wadah berbagi inspirasi dan pengalaman bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dosen, masyarakat, dan siswa dalam membangun sekolah yang berhasil.

Penggabungan Sekolah Tingkatkan Kualitas Pembelajaran

Kabupaten Pandeglang, Banten

Penggabungan Sekolah Tingkatkan Kualitas Pembelajaran
Tampak bangunan SDN Bojong 5 yang bercat krem dan SDN Bojong 3 yang bercat biru. Sekolah ini digabung menjadi SDN Bojong 1.

Data dan Kebijakan

Penggabungan sekolah di Kabupaten Pandeglang ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2008 yang menyatakan penggabungan 25 sekolah dasar berstatus negeri. 

Muhamad Amri SH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdindikbud) Pandeglang berkata, “Payung hukum penggabu-ngan ini memang sudah lama dike-luarkan namun belum ada ekseku-sinya. Setelah hadirnya USAID PRIORITAS melalui program pena-taan dan pemerataan guru, Dinas Pendidikan berhasil melaksanakan penggabungan sekolah ini.” 

Eksekusi penggabungan baru dilaksanakan setelah adanya program USAID PRIORITAS. Kadisdindikbud Pandeglang menjelaskan beberapa indikator dilaksanakan penggabu-ngan antara lain, (1) Jumlah siswa yang signifikan. Sekolah bisa menda-patkan siswa berlebih dan sekolah lain bisa mengalami kekurangan siswa; (2) Efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah sehingga berja-lan optimal dan maksimal; (3) Jarak sekolah yang berdekatan satu seko-lah dengan yang lain; dan (4) Hasil analisis PPG di Kabupaten Pandeglang. 

Kadisdindikbud juga mengapresiasi upaya fasilitasi penataan dan peme-rataan guru yang dilaksanakan USAID PRIORITAS, karena hasilnya menguatkan dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melak-sanakan penggabungan sekolah yang lama belum dilaksanakan tersebut. 
Langkah-langkah penggabungan yang dilaksanakan Dindikbud seperti     (1) Sosialisasi Perbup dan hasil analisa PPG oleh Dindikbud kepada seluruh UPT di Kabupaten Pandeg-lang; (2) Kepala UPT melakukan sosialisasi mengenai penggabungan sekolah; (3) Kepala sekolah melaku-kan rapat guru tentang penggabu-ngan sekolah; (4) Kepala sekolah yang terpilih melakukan pengelolaan aset dan tata ulang ruan; dan (5) Kepala sekolah membuat program manajemen sekolah untuk optimalisasi pembelajaran. 

Strategi Implementasi Kebijakan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Banten telah berhasil menyelenggarakan penggabungan sekolah beberapa seko-lah dasar, termasuk SDN Bojong 1 dan SDN Menes 1. SDN Bojong 1 merupakan sekolah mitra USAID PRIORITAS yang sebelumnya terdiri atas SDN Bojong 1, SDN Bojong 3 dan SDN 5. Sedangkan SDN Menes 1 merupakan sekolah nonmitra USAID PRIORITAS, yang sebelum-nya berasal dari SDN Menes 1 dan SDN Menes 2.  
“SDN Menes 1 memiliki 187 siswa sebelum digabung. Setelah digabung, jumlah siswa menjadi 390 orang,” kata Ibu Hj Ii Alipah SPd, Kepala SDN Menes 1. 

Dia menjelaskan penggabungan berdampak positif terhadap pengelolaan sarana fasilitas sekolah dan pembelajaran. “Terjadi peningkatan prestasi siswa setelah digabung. Selain itu, gedung SDN Menes 2 yang letaknya bersebelahan dimanfaatkan untuk memaksimalkan ruangan kelas karena bertambahnya rombel. Lalu beberapa ruang lain digunakan juga untuk perpustakaan dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang selama ini tidak pernah ada sebelumnya,” tambahnya sambil menunjuk lokasi yang dimaksud. 

Letak SDN Menes 1 dan SDN Menes 2 secara geografis berdekatan. Ini yang menjadi alasan kedua sekolah tersebut digabung. Bapak Warso MPd, Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar, menuturkan “Penggabungan sekolah ini merupakan ide yang baik dalam hal efektivitas manajemen dan anggaran. Penggabungan sekolah dilakukan terhadap sekolah-sekolah di Pandeglang yang memiliki jarak berdekatan, kurang dari 100 meter.” 

Alasan kedua penggabungan disampaikan Pak Warso mengenai efisiensi sumber daya manusia. “Semula dua sekolah tentu akan menyedot banyak tenaga sumber daya manusia. Penggabungan sekolah memaksi-malkan tenaga kerja yang semula dua orang menjadi satu orang,” katanya. Dengan demikian, Dindikbud Kabupaten Pandeglang pun telah siap untuk melakukan distribusi dan mutasi guru sesuai kebutuhan. 

Dampak Kebijakan

Hal ini pula yang terjadi pada sekolah mitra setelah dilakukan Penggabungan sekolah. Menurut data Dapodik 2016 SDN Bojong 1, SDN Bojong 3 dan SDN Bojong 5 berubah menjadi SDN Bojong 1. “Dulu saat penerimaan siswa baru, orangtua di sekitar desa Bojong lebih banyak menyekolahkan anaknya di SDN Bojong 5 dibanding SDN Bojong 1 dan SDN Bojong 3. Mereka beranggapan SDN Bojong 5 lebih bagus mutunya. Selain itu, gedung SDN Bojong 5 terlihat baru dibandingkan kedua sekolah lainnya,” kata Ibu Lili Hambali, Kepala SDN Bojong 1. 

Ibu Lili semula adalah kepala SDN Bojong 5. Setelah terjadi penggabu-ngan, dia dipilih Dindikbud untuk menjadi Kepala SDN Bojong 1. “Dua kepala sekolah sebelumnya dimutasi ke SDN Gereduk 3 dan SDN Cahaya Mekar 4. Kini ada 15 tenaga PNS, 9 tenaga kerja sukarela dan 2 tenaga kerja kontrak yang bekerja di SDN Bojong 1,” katanya lagi. 

Dia mengatakan sebelum penggabungan siswa SDN Bojong 1 dan SDN Bojong 3 berjumlah sekitar 130 siswa sedangkan SDN Bojong 5 berjumlah lebih dari 250 siswa. Setelah Penggabungan, SDN Bojong 1 berjumlah 368 siswa yang berasal dari sekitar Desa Bojong, Pandeglang. 

Lagi-lagi alasan geografis yakni ketiga sekolah tersebut yang berdekatan menjadikan alasan penggabungan. Selain itu, alasan selanjutnya adalah optimalisasi sarana fasilitas pendidikan. 
“Dulu sebelum penggabungan, setiap sekolah sulit sekali mengelola perpustakaan karena kurang tenaga dan ruang. Kini di SDN Bojong 1 sudah memiliki ruang perpustakaan yang maksimal dengan tenaga dan ruang yang tepat. Selain itu, dulu pertemuan KKG dilaksanakan di gedung PGRI yang letaknya sangat jauh. Kini ruang pertemuan KKG ada di sekitar sini, yakni bekas ruang guru SDN Bojong 3. Jadi guru-guru tidak beralasan malas datang ke pertemuan KKG karena letaknya jauh,” jelas Ibu Lili. SDN Bojong 1 memang sekolah inti. Kegiatan KKG dilakukan seminggu sekali. 

Manfaat lain dari penggabungan adalah semua guru tidak mengalami kekurangan jam mengajar, karena sebelum penggabungan, banyak guru yang masih mengalami kekurangan jam mengajar. Pada tabel 1 di bawah terlihat bahwa sebelum digabung SDN Bojong 1 dan 5, sudah tercukupi kebutuhan guru kelas (PNS) namun berlebih dengan adanya guru kelas nonPNS. Sedangkan untuk SDN Bojong 3 terdapat kelebihan guru kelas PNS. 

Demikian juga dengan guru PAI PNS, terdapat kelebihan di SDN Bojong 5 dan kekurangan guru PAI PNS di SDN Bojong 3. 
Setelah Penggabungan menjadi SDN Bojong 1 maka tidak ada lagi kekurangan jam mengajar dengan jumlah guru kelas PNS sebanyak 12 dan dua nonPNS. Sedangkan tujuh guru kelas PNS lainnya didistribu-sikan (mutasi) ke SD di wilayah Gugus 1, Gugus 3, dan Gugus 5 di Kecamatan Bojong. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi dari hasil analisis Penataan dan Peme-rataan Guru Kabupaten Pandeglang yaitu di setiap sekolah dasar diupayakan terpenuhi kebutuhan atau terdapat enam guru kelas PNS. 

Informasi lebih lanjut hubungi:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang 
Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 
Jl. Jendral Sudirman, Pandeglang, Banten 
Telp: (0253) 201300

Kontak Person: 
Drs H Maman Abdurrahman MM (Kabid Pendidikan Dasar) 

Warso MPd 
(Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar)


comments powered by Disqus
Situs Web ini dikembangkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International, Education Development Center (EDC), dan World Education (WE) untuk U.S. Agency for International Development (USAID), berdasarkan perjanjian kerjasama No. AID-497-C-12-00003. Informasi yang disajikan dalam Situs ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mewakili pandangan atau kedudukan U.S. Agency untuk International Development atau Pemerintah Amerika Serikat. © 2012 RTI International, EDC, dan WE. Hak cipta dilindungi, kecuali hak-hak untuk kepentingan Pemerintah Amerika Serikat.