FORUM FASILITATOR

Wadah berbagi inspirasi dan pengalaman bagi kepala sekolah, guru, pengawas, dosen, masyarakat, dan siswa dalam membangun sekolah yang berhasil.

Totalitas Tata Distribusi Guru

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Totalitas Tata Distribusi Guru
Pembelajaran di SDN Cilimus pasca penggabungan SDN 1 Cilimus dengan SDN 3 Cilimus. Setelah kedua sekolah ini digabung, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Tampak guru sedang memandu siswa belajar di luar kelas mengamati terjadinya proses penguapan air.

Data dan Kebijakan

Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan dengan jumlah satuan pendidikan sekolah dasar sebanyak 652 sekolah dengan jumlah ruang kelas sebanyak 4.344 ruang. Sekolah-sekolah ini difungsikan untuk mela-yani 105.719 orang siswa yang terbagi ke dalam 4.494 rombongan belajar.

Dalam pelayanan pendidikan jenjang SD, Kuningan memiliki 4.786  guru berstatus PNS dan 1.971 guru non-PNS. Pada jenjang SMP, Kuningan memiliki 93 sekolah dengan jumlah ruang kelas sebanyak 1.197 untuk melayani 40.462 siswa yang terbagi dalam 1.337 rombongan belajar. 

Ketidakseimbangan jumlah guru dengan jumlah layanan menyebabkan terdapat beberapa isu strategis terkait guru. Pada jenjang SD negeri, ada dua isu penting: (1) Kabupaten Kuningan mengalami kekurangan guru kelas PNS sebanyak 1.049 orang dan (2) 30% SD negeri atau setara dengan 197 sekolah terkategori sekolah kecil, dengan jumlah siswa per rombel di bawah 20 siswa. 

Pada jenjang SMP negeri, terdapat tiga isu penting: (1) melalui perhitungan Kurikulum 2006, terjadi kelebihan guru pada mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, PAI, dan PKn, dan terjadi kekurangan guru pada mata pelajaran lain. Sedangkan dengan perhitungan Kurikulum 2013, ada kelebihan guru mata melajaran IPS dan kekurangan guru mata pelajaran lain, (2) angka pensiun guru PNS SD dan SMP selama periode 2014-2018, mengalami tren meningkat dengan jumlah total sebanyak 706 orang, dan (3) pro-yeksi pertumbuhan anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar cenderung menurun.

Selain itu, distribusi guru cenderung tidak proporsional. Ada sejumlah sekolah yang rasio siswa per rombelnya sangat gemuk, namun jumlah guru kelasnya sangat terbatas (di bawah rasio 1:1). Sebaliknya, ada sebagian sekolah yang rasio siswa per rombelnya relatif kecil, namun jumlah gurunya cukup banyak, melebihi kebutuhan (di atas rasio 1:1). Dari sudut pembelanjaan anggaran, belanja tidak langsung Kuningan masih di atas 70%. Ini berarti belanja pegawai di Kuningan sangat tinggi. 

Hal ini dilatari, antara lain, oleh fakta jumlah pegawai terlampau banyak. Data di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa dari 14.116 PNS, sebanyak 64,58% atau sekitar 9.116 orang berada di lingkungan pendidikan, 6,70% atau sekitar 946 orang berada di lingkungan kesehatan, sedangkan sisanya tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Alternatif Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

“Menyadari data tersebut, kami yakin masalah distribusi guru merupakan isu strategis untuk diselesaikan demi pemerataan peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Ibu Sri Sunarsih, Kepala Sub-Bagian (Kasubbag) Kepe-gawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kuningan.
Kuningan saat itu mulai mendaftar dan menimbang serangkaian jurus penataan dan pemerataan guru (PPG): (1) aturan PPG PNS, (2) pemanfaatan tenaga sukwan, (3) mendorong PNS di luar fungsional guru menjadi guru, (4) penyesuaian rombel dengan ruang kelas, (5) kerjasama dengan Kemenag dalam pemerataan guru PAI, (6) pembela-jaran kelas rangkap, dan (7) peng-gabungan sekolah lanjutan.

Bursa alternatif kebijakan disajikan dengan tujuan mengatasi berbagai isu strategis berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru. Alternatif kebijakan ini diselaraskan dengan tujuan makro nasional, provinsi, maupun daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Kebijakan PPG Kontekstual Kuningan

Dalam menentukan kebijakan diperlukan sejumlah kriteria sebagai bahan pertimbangan. Secara teknis, pelaksanaan kebijakan harus bersifat efektif dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Secara politis, setiap kebijakan harus memperhatikan empat subkriteria, yakni       (1) acceptability, keberterimaan kebijakan oleh tabel-aktor politik dan para tokoh masyarakat; (2) appropriateness, kesejalanan dengan nilai-nilai kearifan lokal;  (3) responsiveness, kemampuan kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan (4) equity, keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. 

Secara kerangka kebijakan pemerintah, kebijakan daerah harus mem-pertimbangkan peraturan peme-rintah pusat dan daerah agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Secara ekonomi dan finansial, kebija-kan yang ditempuh harus memper-hitungkan keuntungan dan kerugian finansial baik pada proses imple-mentasinya maupun dampak lebih lanjut. Secara administrasi, kebijakan semestinya memperhitungkan keterlaksanaan administrasi seperti otoritas melaksanakan suatu kebijakan, komitmen institusional, kemampuan staf pelaksana, kemam-puan keuangan, serta dukungan organisasi terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut, tim PPG bentukan pemerintah Kuningan menentukan skala prioritas kebijakan penataan dan pemerataan guru jenjang SD dan SMP seperti tampak pada tabel 2 di samping

Tabel 2 menjelaskan urutan prioritas kebijakan penataan dan pemerataan guru, yaitu:
1.    Aturan Penataan dan Pemerataan PNS
2.    Pemanfaatan Tenaga Sukarelawan
3.    Mendorong PNS di luar fungsional guru menjadi guru
4.    Penyesuaian rombel dengan ruang kelas.
5.    Kerjasama dengan Kemenag dalam pemerataan Guru PAI
6.    Penggabungan sekolah lanjutan
7.    Pembelajaran kelas rangkap

Penentuan skala prioritas itu kemudian dimatangkan dengan cara konsultasi internal oleh tim PPG Kuningan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya. Pada rapat konsultasi, dibahas tujuh alternatif kebijakan PPG yang paling mungkin ditempuh.

Dalam rangka memperkuat dukungan Pemerintah Daerah terhadap implementasi kebijakan PPG, Tim PPG, didampingi oleh tim USAID PRIORITAS Jawa Barat, melakukan audiensi dan konsultasi kebijakan dengan bupati. Hasil audiensi, bupati mengapresiasi hasil kerja tim, memberikan dukungan, dan memberikan arahan untuk implementasi kebijakan. Ini terutama menyangkut pembuatan payung hukum penataan guru PNS dan penataan kelembagaan melalui penggabungan sekolah dalam rangka memberikan layanan prima kepada anak-anak Kuningan.
Guna mendapatkan pertimbangan publik pendidikan, rancangan kebijakan PPG lantas dikonsultasikan kepada publik (28/1/2015). 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, Bapak Dedi Supardi mewakili tim PPG mema-parkan hasil analisis data dan analisis kebijakan. Unsur undangan meliputi staf ahli Bupati, Bappeda, BKD, Kemenag, Dewan Pendidikan, PGRI, Kepala UPTD, pengawas, dan guru.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuningan, Ibu Sri Waluya menga-takan, secara fiskal Kabupaten Kuningan tidak mungkin menambah guru PNS  karena belanja pegawai di atas 70%. Kepala UPTD Kec. Sindangagung, Bapak Sutisna meminta, upaya penataan kelembagaan, semisal penggabungan sekolah jangan sampai menjadikan anak jauh dari sekolah. 

Menurut Sekretaris Disdikpora, Bapak Dedi Supardi, di wilayah pemukiman besar perlu dipikirkan penambahan Ruang Kelas baru (RKB)/Unit Sekolah Baru (USB) sehingga sekolah-sekolah gemuk dapat disesuaikan dengan SPM (1:32) untuk layanan pendidikan yang lebih baik. 

Pengawas mapel IPS Ibu Yeti Nurha-yati mengajukan usul, mengingat banyak guru yang kekurangan jam mengajar karena kelebihan guru IPS, perlu audiensi dengan Universitas Kuningan, sehingga lulusannya dapat diserap sesuai kebutuhan di Kabupaten Kuningan. 

Ketua PGRI, Bapak Pipin Mansur Aripin SPd MPd, mengingatkan distribusi guru harus proporsional dan mohon mempertimbangkan rasionalitas jarak guru terhadap sekolah. Ketua PGRI juga berharap, guru honor dapat diakui sebagai SDM pemerin-tah karena telah mengabdi dan membantu layanan pendidikan di Kabupaten Kuningan. “Tidak hanya distribusi guru, Pemkab juga perlu mendukung upaya peningkatan kompetensi guru,”tukasnya. 

Ketua Dewan Pendidikan Bapak Drs Halil Arisbaya, berharap dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerintah hendaknya tidak melupakan kesejahteraan lahir batin para guru. Diskusi publik ini ternyata mengerucut pada empat kebijakan prioritas dalam hal PPG di Kuningan: (1) mendorong terbitnya payung hukum PPG, (2) melakukan revisi perbup terkait penggabungan sekolah, (3) melakukan penggabungan tahap dua untuk sekolah-sekolah satu wilayah, terutama dengan pertimbangan jarak dan pertumbuhan penduduk, (4) PNS struktural yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan didorong untuk menjadi fungsional guru, dan (5) grand design pening-katan kompetensi guru sesuai dengan salah satu misi bupati terkait peningkatan kualitas SDM Kabupaten Kuningan.
Implementasi PPG

Bupati Kuningan Ibu Utje Ch. Suganda (Alm), menguraikan, pada forum showcase nasional USAID PRIORI-TAS di Jakarta (28/10/2014), upaya penataan dan pemerataan guru dimulai dengan pengangkatan guru PNS. Diangkatlah sebanyak 352 guru baru terdiri atas 281 guru kelas dan 71 guru mapel. 

Pemerintah juga melakukan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori dua di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru. Dalam hal ini, sebanyak 228 orang CPNS ditempatkan menjadi guru kelas di sekolah yang berkeku-rangan guru kelas.
Selain dengan pengangkatan guru PNS baru, upaya menutup kekura-ngan guru juga dilakukan dengan pola alih-fungsi. Proses alih-fungsi telah melibatkan 41 orang PNS struktural beralih ke jabatan fung-sional menjadi guru. Dari 41 orang itu, 13 orang menjadi guru SD se-mentara 28 orang menjadi guru SMP.

Guru-guru yang mengalami kekurangan jam mengajar diberi kesempatan mutasi atau menjadi mobile teacher. Dalam kerangka mutasi, ada 78 orang guru PNS, terdiri atas 54 orang guru SD dan 24 orang guru SMP mengalami mutasi. Dalam kerangka mobile teacher, terdapat 60 orang guru, terdiri atas tujuh orang guru SD dan 53 orang guru SMP, mengajar secara mobil dari satu unit sekolah ke unit sekolah lain. 

Guru Bahasa Inggris di SMPN 1 Mandi Rancan, misalnya, juga menga-jar di SMPN Pasawahan dan guru IPS mengajar juga di SMPN 1 Jalaksana. Guru bidang pertanian di SMPN 2 Kramatmulya pindah ke SMKN 1. Guru SMA Ciwaru dan SMA Luragung mengajar di Cibingbin.

Kabupaten Kuningan juga telah melakukan penggabungan sekolah tahap satu pada rentang tahun 2004 - 2011. Pada periode itu, sebanyak 155 sekolah dasar telah digabung menjadi 77 unit sekolah. Pemetaan kapasitas sekolah yang dilakukan oleh bidang program Disdik pada tahun 2013 menunjukkan keperluan dilakukan penggabungan kembali. Data itu mengungkap, masih terdapat 162 unit sekolah dasar dari 32 kecamatan yang tergolong sekolah kecil. Maka, terbitlah Peraturan Bupati Kuningan Nomor 74 Tahun 2015 tentang penggabungan sekolah, sebagai lanjutan dari kebijakan penggabungan tahap satu.

Penggabungan sekolah tahap dua dalam rentang tahun 2015-2017 mengerucutkan 162 sekolah itu menjadi 65 unit saja. Seperti pada penggabungan tahap satu, pengga-bungan lanjutan juga merupakan upaya penatakelembagaan pada sekolah-sekolah kecil dengan beberapa pertimbangan semisal jarak, pensiun kepala sekolah, periodisasi kepala sekolah. Di atas itu semua, penggabungan dilakukan dengan sedapat mungkin tidak mencederai hak anak untuk bersekolah.

Kendala dan Solusi

Khususnya dalam implementasi penggabungan sekolah kecil, kendala yang dihadapi datang terutama dari dua pihak, yakni kepala UPTD dan guru. “Inilah sebab mengapa pengga-bungan itu baru dilaksanakan setelah survei seksama dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang akan digabung dengan melibatkan kepala UPTD, BKD, dan Kepala Sekolah,” kata Bapak Drs Asep Taufik Rohman MSi MPd, Kepala Disdikpora Kuningan. 

Menurutnya, Dinas Pendidikan melakukan pendekatan melalui UPTD dan para pengawas dalam menyampaikan kebijakan pengga-bungan lanjutan. Karena yang paling resisten adalah Kepala UPTD, keterlibatan pengawas ternyata mempermudah implementasi kebijakan penggabungan. Hambatan dari UPTD bisa teratasi dengan melibatkan pengawas.

Demikian juga kendala dari pihak guru. Bapak Udi SPd, kepala SDN 1 Cijoho, yang sekolahnya digabung dengan SDN 2 Cijoho, pada awalnya merasa kesulitan dalam menyampai-kan hal ini kepada para guru. Tetapi, setelah ada bantuan dari para peng-awas ternyata lebih mudah dalam menyosialisasikan penggabungan. Jadi, pengawas itu memainkan peranan penting dalam mengimple-mentasikan penggabungan sekolah. 

Dampak PPG

Pengangkatan guru PNS sebanyak 352 orang guru baru, terdiri atas 281 guru kelas dan 71 guru mapel, dan penempatan 228 orang CPNS ke sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru, telah memberikan dampak positif bagi kualitas layanan pendidikan di Kuningan.  Seiring dengan terpenuhinya kekurangan guru, layanan pendidikan di sekolah-sekolah itu mengalami peningkatan kualitas yang menggembirakan.

Mutasi guru PNS telah melibatkan 78 orang guru. Sebanyak 54 guru orang SD dan 24 orang guru SMP rela berpindah dari sekolah yang berlebih guru ke sekolah yang berkekurangan. Dampaknya, kekura-ngan guru kelas di jenjang SD dan kekurangan guru mapel di jenjang SMP dapat teratasi secara efektif.
Langkah alih-fungsi telah melibatkan 41 orang pegawai negeri sipil. Mere-ka yang semula mengabdi pada jaba-tan struktural telah secara sukarela berpindah medan pengabdian dengan beralih-fungsi menjadi guru. 

Dari 41 orang PNS struktural itu, 13 orang menjadi guru SD dan 28 orang mengabdi menjadi guru SMP. Sekolah-sekolah yang mendapatkan pasokan guru alihan fungsi itu kemu-dian mengalami peningkatan kualitas layanan. Proses pembelajaran dan layanan pendidikan jadi lebih prima.
Sejumlah 60 orang mobile teacher melakukan bakti negeri dengan terbang dari satu sekolah ke sekolah lain. Mereka yang mencakup tujuh orang guru SD dan 53 orang guru SMP telah memungkinkan tercapainya dua sasaran sekaligus. 

Di satu sisi, mereka dapat memenuhi kewajiban beban jam mengajar sehingga mereka dapat memperoleh hak tunjangan sertifikasi. Di sisi lain, kekurangan guru mapel IPA dan Matematika di sejumlah SMP dapat terpenuhi dengan baik.

Kebijakan penggabungan sekolah telah membawa hikmah besar bagi penjaminan mutu pendidikan dasar di Kuningan. Langkah penggabungan tahap satu telah mengerucutkan 155 SD men-jadi 77 dan penggabungan tahap dua telah mengefisienkan 162 sekolah menjadi 65 saja. Penggabungan sekolah yang terdesain dan terukur ini telah memungkinkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah, dengan proses dan keluaran yang berkualitas.


comments powered by Disqus
Situs Web ini dikembangkan oleh Research Triangle Institute (RTI) International, Education Development Center (EDC), dan World Education (WE) untuk U.S. Agency for International Development (USAID), berdasarkan perjanjian kerjasama No. AID-497-C-12-00003. Informasi yang disajikan dalam Situs ini bukan informasi resmi Pemerintah Amerika Serikat dan tidak mewakili pandangan atau kedudukan U.S. Agency untuk International Development atau Pemerintah Amerika Serikat. © 2012 RTI International, EDC, dan WE. Hak cipta dilindungi, kecuali hak-hak untuk kepentingan Pemerintah Amerika Serikat.